Kabarskynews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) terima beberapa organisasi yang beroperasi di sektor kesehatan. Jokowi dengarkan input dari beberapa pimpinan organisasi itu.
Ada 6 perwakilan pimpinan organisasi yang ada dalam pertemuan yang berjalan di Istana Merdeka, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat. Yang ada yaitu Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia (PB IBI), Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PB PDGI), Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Indonesia, Ikatan Pakar Kesehatan Penduduk Indonesia serta Dewan Pengurus Pusat Persatuan Pakar Gizi Indonesia.
Ketua Ikatan Pakar Kesehatan Penduduk Indonesia IAKMI dr Ridwan M Thaha bicara masalah penyebaran tenaga kesehatan. Ia menjelaskan berlangsung maldistribusi yang mengagumkan tidak saja pada dokter, tapi pun pada perawat serta bidan dari organisasi yang ada itu.
"Ini memiliki anggota itu semakin banyak di kota dibanding di desa. Walau sebenarnya tujuan Bapak ialah tujuan desa yang lebih baik, desa yang sehat. Maldistribusi ini berlangsung sebab memang Kemenkes dalam perihal ini satu. Yang ke-2 karenanya ada UU otonomi daerah, bupati serta wali kota memiliki kewenangan yang terlalu berlebih tiada dapat lihat satu keadilan dimana distribusi TKS (tenaga kesehatan-red) dapat berlangsung normal, nyatanya tidak normal semua menumpuk di kota." tuturnya.
Ia menjelaskan, tenaga kesehatan banyak menyebar di kota. Ini sebab kota dipandang jadi tempat terunggul untuk hidup.
"Tetapi pada saat hidup, ruangan lainnya mereka harus mengabdi di desa," tuturnya.
Ia pun menuturkan, rasio tenaga kesehatan ini jadi masalah sebab terdapatnya ketidaksamaan opini. Pertama MenPAN-RB lihat jumlahnya tenaga kesehatan dihitung berdasar pada rasio.
"Semestinya memperhitungkan segi geografis, segi terlalu jauh, hingga itu jadi pertimbangan tidak satu rasionya demikian begitu. Sebab beberapa hal yang berlangsung di desa itu sampai sekarang ini saya duga tidak lebih dari 30 % jelaskan itu dokter yang tempati puskesmas. Bagaimana dapat lakukan service kesehatan?" tuturnya.
Diluar itu, kata Ridwan, tenaga-tenaga promotif preventif cuma seputar 20 % yang berada di Puskesmas. Ia memandang hal tersebut dapat jadi masalah hingga distribusi tenaga kesehatan mesti mempertimbangkan segi geografis serta segi jarak.
"Yang ke-3 ada penambahan mengenai Kemenkes tidak memiliki seperti peta jalan, bagaimana beri peluang pada TKS supaya mereka dapat berdayakan penduduk. Sampai kini mereka lebih administratif sifatnya hingga program-program pemberdayaan yang dikasihkan pada petugas kesehatan semakin banyak yang berlangsung ialah mobilisasi. ukurannya begitu simpel, yakni administratif, ada pekerjaan kumpul, photo, lapor tetapi tentu keluar. Itu jadi masalah kita yang paling besar," tuturnya.
"Minta maaf saya mengemukakan dengan terbuka hasil analisa kami," tambah Ridwan.
Dalam pertemuan ini, Jokowi didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno serta Juru Bicara Presiden Johan Budi SP
