Inisiator 'Semua Guru Semua Murid', Najelaa Shihab, menjelaskan pada 2018 sekitar 19,5 juta KIP dengan jumlahnya 50-60 % kartu yang dipakai. Ia juga menanyakan pada beberapa calon legislatif muda berkaitan efektivitas manfaat kartu itu.
"Pada 2018, 19,5 juta Kartu Indonesia Pandai diciptakan untuk anak umur 6-21 tapi datanya beragam cuma 50-60 (%). Jadi kartu diciptakan belumlah pasti dipakai, apa KIP sukses?" bertanya Najeela dalam diskusi 'Gawat Darurat Pendidikan: 13 Juta Anak Indonesia Tidak Sekolah, Apakah Gagasan Kita?' di Kolega Coworking Ruang Tebet, Jl Tebet Raya, Jakarta Selatan, Sabtu (26/1/2019).
Calon legislatif PSI Rian Ernest melihat KIP sudah berjalan dengan baik, walau tidak mengakhiri semua permasalahan pendidikan. Akan tetapi, berkaitan kartu yang tidak terdistribusikan dengan baik menurut dia perihal ini adalah persoalan operasional.
"Kartu Indonesia Pandai tidak mengakhiri semua permasalahan pendidikan. Pak Jokowi miliki pemikiran, kita menghilangkan tidak lagi ada fakta 'saya tidak dapat sekolah sebab tidak miliki uang'. Menurut saya KIP telah berjalan baik telah bercetak hampir untuk 20 juta siswa, memang distribusi jadi catatan kita semua dalam beberapa peristiwa ada yang tidaklah sampai atau ketahan. Pasti ini bicara operasional dapat diperbaiki kembali," tutur Rian.
Menurut dia, Kemendikbud serta Pemerintah Daerah bertanggungjawab buat pendistribusian KIP. Hingga Jokowi pun dipandang butuh kembali memperketat penelusuran pada tingkat bawah.
"Yang akan datang memang seharusnya diperkokoh serta telah jadi program Pak Jokowi. Semenjak 2016 SMK ingin lebih diperkokoh kembali, agar SMK lebih siap kembali masuk dunia kerja agar tidak lagi ada dunia kerja terima lulusan SMA yang tidak siap," sambungnya.
Selain itu, Calon legislatif PAN Faldo Maldini menanyakan pengendalian alokasi dana pendidikan APBN yang sekarang ini sebesar 20 % APBN. Menurut dia, jika dana itu kurang jadi pemerintah dapat lakukan menambahkan"Saya sich menanyakan apa dengan kita lakukan penggelontoran dana 20 % (APBN), Rp 487,9 triliun itu apa cukuplah atau kurang. Jika kurang dapat ditambahin bisa saja prosentasenya ditambahin atau duitnya kita tambahin," kata Faldo.
Akan tetapi, ia menjelaskan bila alokasi untuk pendidikan ditambah butuh diimbangi dengan penambahan kontrol dana. Perihal ini untuk menahan penyalahgunaan.
"Tetapi di lain sisi duitnya ditambahin tetapi tidak ada pergantian, bermakna proses kontrol serta pergantian. Jika ada yang salah dengan operation-nya diberi penalti atau hukuman. Jangan pernah kita sudah memberikan uang yang banyak ini permasalahan tidak selesai, itu mesti diberantas," katanya.
